Komit Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian PANRB Lakukan Uji Konsekuensi

Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian PANRB Mohammad Averrouce pada acara Rapat Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian PANRB secara hibrida. Foto: Kementerian PANRB
Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian PANRB Mohammad Averrouce pada acara Rapat Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian PANRB secara hibrida. Foto: Kementerian PANRB

BekasiRaya.co – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai badan publik dituntut untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

Namun ternyata tidak semua informasi ini dapat disampaikan kepada publik.

Untuk menentukan informasi tersebut dapat dibuka ke publik maka harus dilakukan uji konsekuensi terlebih dahulu.

“Uji konsekuensi adalah suatu aspek penting untuk kita berikan gambaran kepada masyarakat bahwa suatu informasi tersebut dikecualikan atau tidak,” ujar Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian PANRB Mohammad Averrouce pada acara Rapat Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian PANRB secara hibrida akhir pekan silam.

Baca juga: Begini Penyelenggaraan Usaha Jasa Kepariwisataan di Kota Bekasi selama Ramadan dan Idul Fitri

Uji konsekuensi dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai wujud komitmen atas UU tersebut, PPID Kementerian PANRB yang berada pada Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik melaksanakan rapat uji konsekuensi informasi publik di lingkungan Kementerian PANRB bersama unit kerja.